JUDICIAL RESTRAINT DALAM PENGUJIAN KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG
DOI:
https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.496Keywords:
judicial review, open legal policy, judicial restraintAbstract
ABSTRAK
Penelitian ini menyoal penerapan asas judicial restraint oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerapkan asas judicial restraint dalam Putusan Nomor 85/PUU-XVI/2018 dan Nomor 30/PUU-XIII/2015. Judicial restraint adalah prinsip yang mengharuskan pengadilan atau mahkamah untuk menahan diri untuk membuat putusan yang bersinggungan dengan kewenangan legislatif. Dalam Putusan Nomor 85/PUU-XVI/2018 dan Nomor 30/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip ini dengan alasan bahwa Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah open legal policy dan pasal yang sedang diuji tidak memiliki persoalan konstitusional norma. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada judicial restraint pada putusan a quo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah munculnya implikasi terhadap pencari keadilan. Pertama, hilangnya kesempatan para pihak untuk menyampaikan pendapat selama proses judicial review. Hal ini disebabkan tertutupnya proses persidangan dan tidak mengakomodir asas audi et alteram partem. Kedua, hilangnya kepastian hukum di mana para pihak tidak mengetahui bagaimana proses pengadilan dijalankan. Ketiga, perlakuan yang tidak sama di depan hukum. Perbedaan ini muncul seiring dengan pembedaan keikutsertaan dan keterlibatan para pihak dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Proses yang tertutup tidak memberikan kesempatan untuk keikutsertaan para pihak dan tidak terbuka untuk umum.Â
Kata kunci: judicial review; open legal policy; judicial restraint.
ABSTRACT
This research examines the issue of the judicial restraint principle that the Constitutional Court applied in Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XVI/2018 and Number 30/PUU-XIII/2015. This principle requires a court or tribunal to refrain from making decisions that intersect with legislative authority. In these decisions, the Constitutional Court applied it as Article 31A, paragraph (4) of the Supreme Court Law is an open legal policy and the article reviewed did not have any constitutional norms issues. This research is a normative legal study focusing on judicial restraint on a quo decisions using a statute and conceptual approach. The results made a few implications for justice seekers. Firstly, the parties lose the opportunity to express their opinion during the judicial review process due to the closed trial process, which does not accommodate the principle of audi et alteram partem. Secondly, there was no legal certainty given that the parties were unable to monitor the court process. Thirdly, there was no equality before the law. The disparity arised corresponding to the differences in the participation and involvement of parties in judicial reviews both at the Constitutional Court and the Supreme Court. In a closed process, there is no opportunity for the participation of parties, and it is closed to the general public.
Keywords: judicial review; open legal policy; judicial restraint.
References
Buku
Ansori, L. (2018). Pengujian peraturan perundang-undangan. 1st ed. Malang: Setara Press.
Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-pokok hukum tata negara. 2nd ed. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Harahap, M. Y. (2010). Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Huda, N., & Nazariyah, R. (2011). Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan. 1st ed. Bandung: Nusa Media.
Latif, A. (2007). Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum demokrasi. Yogyakarta: Total Media.
Mahfud MD, Moh. (2013). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers.
Soehino. (1984). Hukum tata negara, teknik perundang-undangan. 2nd ed. Yogyakarta: Liberty.
Jurnal
Ajie, R. (2016, Juni). Batasan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (Open legal policy) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation), 13(2), 111-120.
Amdani, Y. (2016). Implikasi penafsiran undang-undang oleh hakim praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(3), 459-471. DOI: https://doi. org/10.22146/jmh.15872.
Aziz, M. (2010). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(5), 113-150.
Basniwati, A. D. (2014). Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia: The position and authority of Constitutional Court in constitutional system of the Republic of Indonesia. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 2(5), 252-264.
Butarbutar, E. N. (2009). Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata. Mimbar Hukum, 21(2), 354-369. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.16262.
Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. Ius Constituendum, 5(2), 303-324.
Dramanda, W. (2014). Menggagas penerapan judicial restraint di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 11(4), 617-631.
Faridhi, A. (2017). Penguji peraturan perundang-undangan tunggal keniscayaan. Mercatoria, 10(2), 180-196.
Hajri, W. A., & Rahdiansyah. (2018). Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia: Persoalan dan jalan keluarnya. UIR Law Review, 2(1), 235-243.
Helmi, M. I. (2019). Penyelesaian satu atap perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 6(1), 97-112. DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10551.
Huda, M. (2020). Hak atas memperoleh kepastian hukum dalam perspektif persaingan usaha melalui telaah bukti tidak langsung. Jurnal HAM, 11(2), 255-267. DOI: https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.255- 267.
Hufron. (2019). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam penataan kelembagaan terbaru. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2), 114-124. DOI: https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2496.
Irman. (2013). Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka kontrol terhadap kekuatan politik Dewan Perwakilan Rakyat. Jurnal Selat, 1(1), 56-61.
Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. Crepido, 1(1), 13–22. DOI: https://doi.org/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197.
Latif, A. (2010). Jaminan UUD 1945 dalam proses hukum yang adil. Jurnal Konstitusi, 7(1), 49-66. DOI: https://doi.org/10.31078/jk.
Munawaroh, N., & Hidayati, M. N. (2015). Integrasi pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya pembangunan hukum Indonesia. Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum, 22(2), 255- 268. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art5.
Nurhayati, S. (2015). Mahkamah Konstitusi sebagai positive legisture dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. JOM Fakultas Hukum, 2(2), 1-15.
Putra, A. (2011). Dualisme pengujian peraturan perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(2), 69-79.
Putri, I. P., & Ali, M. M. (2020). Karakteristik judicial order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar tidak dapat diterima. Jurnal Konstitusi, 16(4), 883-904. DOI: https://doi.org/10.31078/jk16410.
Siallagan, H. (2010). Masalah putusan ultra petita dalam pengujian undang-undang. Mimbar Hukum, 22(1), 71-83.
Simamora, J. (2014, April). Kepastian hukum pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis bebas. Jurnal Yudisial, 7(1), 1–17.
Sudarsono. (2017). Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Mimbar Yustitia, 1(2), 147-169.
Syamsi, A. B. (2017). Transformasi hukum ekonomi Islam sebagai ius constituendum menjadi ius constitutum. Et-Tijarie, 4(1), 1-16. DOI: https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3899.
Sumber lainnya
Baihaki, M. R. (2019). Problematika open legal policy dalam periodisasi masa jabatan hakim konstitusi. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Makalah. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi 2009. Diakses dari https://mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf.
Maslul, S. (2016). Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, 102/PUU-VII/2009 dan 100/PUU-XIII/2015). Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Puspita, R. (2020). MA jelaskan alasan sidang uji materi tertutup. Republika. Diakses dari https://republika.co.id/berita/q72xxz428/ma-jelaskan-alasan-sidang-uji-materi-tertutup.
Salman, R. (2017). Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif konstitusionalisme dan demokrasi. Tesis. Universitas Airlangga.
Siwi, G. R. (2019). Tinjauan hukum terhadap Mahkamah Agung sebagai judex juris pada pemeriksaan kasasi terhadap tindak pidana korupsi. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Downloads
Additional Files
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
FORMULIR COPYRIGHT TRANSFER
Naskah ini asli dan penulis mengalihkan Hak Cipta naskah di atas kepada Jurnal Yudisial, jika dan ketika naskah ini diterima untuk dipublikasikan.
Setiap orang yang terdaftar sebagai penulis pada naskah ini telah berkontribusi terhadap substansi dan intelektual dan harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di masa mendatang terdapat pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta merupakan tanggung jawab Penulis, bukan tanggung jawab Jurnal Yudisial.
Naskah ini berisi karya yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dan tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal lain.
